Israel saat ini tengah menghadapi tantangan hukum besar di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang baru-baru ini mengeluarkan perintah tangkap terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Langkah ini memicu kontroversi dan penolakan keras dari pemerintah Israel, yang berusaha untuk menangguhkan atau membatalkan perintah tersebut. ICC, yang berpusat di Den Haag, Belanda, memiliki yurisdiksi internasional untuk menangani kasus pelanggaran berat hak asasi manusia, namun Israel tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini.
Perintah tangkap tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan keterlibatan Netanyahu dalam sejumlah kebijakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, khususnya terkait dengan kebijakan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diakui oleh sebagian besar dunia sebagai ilegal. ICC menilai bahwa tindakan Netanyahu bisa dikenakan dakwaan karena dianggap sebagai bagian dari pelanggaran terhadap hukum perang internasional.
Israel, yang tidak menjadi bagian dari Statuta Roma yang mendirikan ICC, menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk intervensi yang tidak sah dalam urusan internal negara berdaulat. Pemerintah Israel menganggap ICC tidak memiliki hak untuk mengadili pemimpin negara mereka, terlebih lagi dalam situasi yang melibatkan kebijakan domestik yang sah menurut hukum Israel. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Israel menuntut agar perintah tangkap tersebut ditangguhkan atau dibatalkan.
Selain itu, Israel menilai bahwa perintah tangkap terhadap Netanyahu akan menambah ketegangan yang sudah ada di kawasan Timur Tengah. Pihak Israel khawatir bahwa langkah ini akan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak mendukung keberadaan Israel untuk memperburuk situasi politik dan keamanan di wilayah tersebut. Sebagai negara yang telah lama berada dalam konflik dengan Palestina dan negara-negara Arab, Israel berpendapat bahwa langkah ICC justru dapat memperburuk ketegangan.
Netanyahu sendiri telah mengomentari perintah tangkap tersebut dengan tegas. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan menyerah pada tekanan internasional dan akan terus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Menurutnya, perintah ICC tersebut tidak berdasar dan merupakan upaya untuk mendiskreditkan pemerintahannya serta menggoyahkan stabilitas negara Israel.
Keputusan ICC ini juga mendapatkan reaksi dari beberapa negara sekutu Israel, terutama Amerika Serikat, yang menilai bahwa ICC terlalu terburu-buru dalam mengambil langkah hukum terhadap Netanyahu. Beberapa anggota parlemen AS bahkan menegaskan bahwa mereka akan mengupayakan sanksi terhadap ICC jika mereka melanjutkan upaya pengadilan terhadap seorang pemimpin negara yang tidak mengakui yurisdiksi mereka. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh politik yang dimiliki oleh Israel di panggung internasional.
Namun, bagi para pendukung perintah tangkap tersebut, keputusan ICC dianggap sebagai langkah penting dalam memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional. Mereka berpendapat bahwa tidak ada pemimpin negara yang kebal hukum, dan setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Mereka juga mengingatkan bahwa kebijakan Israel di Palestina telah lama menjadi sorotan dunia, dan ICC bertindak sebagai badan yang mencoba untuk menegakkan hukum internasional.
Perintah tangkap ini juga dipandang oleh sebagian pihak sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang selama ini merasa terpinggirkan. Para aktivis hak asasi manusia menilai bahwa pengadilan terhadap Netanyahu adalah langkah penting untuk menuntut keadilan atas penderitaan yang dialami oleh warga Palestina akibat kebijakan pemukiman Israel yang terus berkembang di wilayah yang mereka klaim sebagai tanah mereka.
Di sisi lain, ICC menghadapi tantangan berat terkait kredibilitas dan keberpihakan mereka dalam mengadili kasus-kasus semacam ini. Kritikus sering kali mengingatkan bahwa pengadilan ini telah dituduh selektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran internasional. Beberapa pihak juga menyebut bahwa ICC cenderung mengabaikan atau tidak cukup fokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh negara besar dan sekutunya.
Dalam konteks ini, penangguhan perintah tangkap yang diminta oleh Israel mungkin akan menjadi babak baru dalam hubungan antara negara-negara besar dengan ICC. Pemerintah Israel berharap bahwa komunitas internasional, terutama negara-negara besar yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, akan mendukung upaya mereka untuk menangguhkan perintah tersebut. Namun, masih harus dilihat bagaimana ICC akan merespons tekanan ini.
